permentan 98 tahun 2013. 02. permentan 98 tahun 2013

210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 13. Tidak Berlaku. Izin usaha perkebunan untuk pengolahan. news update. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatNOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PELEPASAN VARIETAS TANAMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. (7) dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar T. LAMPIRAN PERATURAN. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2013. 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan. Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMENu0002KP/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan. wahyudi seftiandy. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Penajam Paser Utara Akhmad Indradi. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/permentan/ot. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012. 1585, jdih. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 3. Laporkan artikel ini. rshaleh. Permentan No. -4- 20. 98 tahun 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan," kata Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto kepada CNBC Indonesia. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas (100. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170); 8. B/02/I/2013, B6/Memo-64/I/2013, dan PKS. NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PELEPASAN VARIETAS TANAMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Menurut Heru, perbedaannya adalah di Permentan 98/2013 sebelumnya minimal pembangunan kebun masyarakat. Menimbang : a. Tahun. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141); 11. PERMENTAN NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PEREMAJAAN KEBUN KELAPA SAWIT Download. Perumahan Bogor Baru Blik A5 No. Permentan Nomor 98 Tahun 2013 telah menetapkan bahwa : • Pencabutan izin usaha perkebunan oleh pemerintah yang berwenang, dapat dijatuhkan setelah pemerintah menjatuhkan sanksi adminstrasi berupa peringatan secara tertulis. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 20. 2. Jakarta Tanggal Penetapan. Permentan No. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 13. Mengingat. Peraturan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. 00: Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat –. 846, peraturan. 1180 2 3. TB Simatupang No. Wajib memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Permentan 98/2013. 1 98 Tahun 2013 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan • Gubernur • Bupati/WK 2 02. andikaprakoso. Peraturan Perundang-undangan. 98 Tahun 2013 tentang PedomanPerizinan Usaha Perkebunan: 20222 20 20= 202 sen nnn enn een nneUPB, IUPP atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakankegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundangundangan. Negara Nomor 54/Permentan/ OT. SPKS. pdf. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, terkhusus Pasal 40 ayat (1) huruf e, 44, 45, dan 47. 400/M/3/2019 Tahun 2019. Pasal 12 PP 26/2021 menetapkan bahwa kewajiban ini berlaku bagi perusahaan perkebunan yang mendapat. 2013, No. 7. 79 Tahun 2014 Pedoman Pembibitan Ayam; Permentan No. Pasal 1 Pedoman Budidaya Sagu (Metroxylon spp). 16. Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 7. 38. Terlepas dari berbagai kritik dari kalangan LSM tentang lemahnya komitmen terladap isu HAM dan. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Permentan/SR. Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. 120/. p3k Permenaker No Per 15 Men Viii 2008 K3 Tempat Kerja. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara. status Hanya untuk Pelanggan. 340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang"Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) oleh pemberi izin bagi perusahaan sawit yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Permentan no 98 tahun 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan," ujar Dedi kepada CNBC Indonesia, Rabu (8/9/21). Peradilan Tata Usaha Negara. Isnaeni Wisnu. 2019. 140/9/2013, sangatberdampak negative dan mecederai perjuangan masyarakat yang berujungpada diterbitkannya surat keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 90/HGU/BPN RIl/ 2013, tanggal 9 September2013. 2. . PEDOMAN PERIZINAN USAHA. c2. 42/Permentan/ RC. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 79 Tahun 2014 Pedoman Pembibitan Ayam; Permentan No. Ancaman ketidakpatuhan. Izin perkebunan sebelumnya tetap harus memenuhi Permentan 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan,” kata Heru. (Pasal 8 ). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472); 20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Permentan No. 140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN. Hery Agus Aziz Rohim. Download Free PDF View PDF. Permentan No. 93). 98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan (Fix) Ade Yudiansyah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 770 16 RELATED PAPERS. 98, peraturan. 340/12/2014 tentang Pendelegasian. go. Hak Cipta:. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Login Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/KPTS/PK. (7) dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang. 2. 140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1180); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA KARET (Hevea brasiliensis) YANG BAIK. 140/12/2013 Tahun 2013 Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis) Yang BaikUntuk mnindaklanjuti UUU 39/2014 dan mengakomodir kebutuhan di lapangan, maka perlu dilakukan perubahan kedua Permentan 98/2013. Dalam Pasal 15 ayat (3) Permentan 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan disebutkan bahwa kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan lahan dan jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta. Pasal 12 PP 26/2021 menetapkan bahwa kewajiban ini berlaku bagi perusahaan perkebunan yang mendapat perizinan berusaha untuk. MUKOMUKO, RADARMUKOMUKO. SANKSI ADMINISTRASI (PERMENTAN NO 98/2013) Perusahaan terbukti memberikan pernyataan status perusahaan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan NOMOR 98/Permentan/OT. Dalam Pasal 15 jelas dikatakan bahwa aturan itu tidak berpihak kepada masyarakat yang tidak mempunyai lahan karena. Permentan No. BN = Berita Negara. Undang. 18 Oktober 2013 Admin Website Pengumuman 3210. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 6. Kementerian Pertanian: Nomor Peraturan: PERMENTAN NO 23 TAHUN 2023: Jenis/Bentuk Peraturan: peraturan menteri pertanian: Singkatan. 410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan. 300/ 10/2009 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 32. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 1180); 20. U. wb. 02. Pasal 37 (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan pembangunan perkebunan. 622518324097. Halaman 17 dari 81 halaman, Putusan No. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT. 140/5/2013 tentang Sistem Pertanian OrganikPeraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/ OT. 17 Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor - Jawa Barat. 68 Tahun 2014 ttg Peta Fungsi Standar. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 128, Tambahan lembaran Negara Nomor 3253); 10. Perumahan Bogor Baru Blik A5 No. Pasal 1 Pedoman Budidaya Kelapa (Cocos. NOMOR 98/Permentan/OT. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. 000 hektar untuk perkebunan kelapa sawit, dengan menggunakan format Pernyataan dalam Lampiran XI Permentan 98/2013. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana. 140/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P,. Keluarnya Permentan 98 Tahun 2013 diharapkan dapat memperjelas aturan main dan penegakan hukum di Indonesia, ketika investor telah berkomitmen untuk menanamkan modalnya. 97 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Gra. PERMENTAN NO 98 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN. 00. Kepdirjen STDB 2018 Edit 02 Juli. PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN. 622518324097. Peraturan Menteri Perhubungan NO. 140/3/2013 Tahun 2013 Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi PekebunKetika dihubungi dari Sampit, Kamis (7/11), aktivis Nordin mengatakan bahwa Permentan No. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Untuk memperoleh IUP-P, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis danTahun. Erlangga Hp. Permentan No. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII Permentan 98 Tahun 2013; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 200 9 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluh an Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018) ; 5. Peraturan Konsolidasi. Berlaku: 10 Februari 2013. Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 P. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidang Karantina Pertanian. Berangkat dari situasi tersebut, implementasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) dan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT. id : 84 hlm. 7. 21. Pasal 12 PP 26/2021 menetapkan bahwa kewajiban ini berlaku bagi perusahaan perkebunan yang mendapat perizinan berusaha untuk. Permentan No. AD Premier 9th floor, Jl. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/ OT. perpres no 61 tahun 2015 tentang dpks. BN. BN. Permentan No. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;. 140/8/2013 Tahun 2013 Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian PertanianPermentan No. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT. 98/Permentan/OT. 2013 Peraturan Pemerintah (PP) NO. Lampiran XII dan Peraturan Permentan 98 Tahun 2013 Berkenaan dengan lampiran ini, maka permohonan Saudara diterima/dikembalikan untuk tidak / dapat diproses sesuai ketentuan. 17 Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor - Jawa Barat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik“Sesuai dengan aturan Permentan Nomor 98 Tahun 2013, perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP B atau IUP dengan luas 250 Ha atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP,” tegasnya. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan. Keputusan Menteri Pertanian NO. Tahun 2013 Nomor 770); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT. atau dari pemasok yang bermitra sesuai dengan perjanjian kerjasama di atas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. 410/6/2017 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT. 02. Permentan No. Telaah Permentan no 98 tahun 2013. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang. id : 6 hlm. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit adalah salah satu regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani kelapa sawit. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT. Ida Suhaida. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. bahwa dengan adanya perkembangan tuntutan. 2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN. "Permentan tersebut salah satunya mengatur mengenai keharusan bagi usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit memenuhi paling rendah 20 persen kebutuhan bahan bakunya dari. 140/9/2013: Jenis/Bentuk Peraturan: peraturan menteri pertanian: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: Permentan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik5.